Blokir Tiktok, Apa Alasan India Melakukannya?
Lifepod.id - Setelah bentrokan militer antara China dan India di perbatasan Himalaya, India mengambil langkah pelarangan penggunaan aplikasi ponsel yang berasal dari China, seperti Tiktok. Hal ini didasari juga dengan adanya laporan pencurian data dan pelanggaran privasi pengguna.
Mutiara Kartika 
- Penjualan Data Tak Resmi dari Aplikasi Buatan China
Tanpa diketahui banyak orang, aplikasi keluaran China menjual data pengguna India secara tidak sah ke server lain di luar India. Kementrian teknologi India menilai aplikasi buatan Negeri Tirai Bambu itu menyebabkan kekhawatiran dan berpotensi mengancam keamanan warga negara.
Atas dasar tersebut, pihak Google dan Apple diminta untuk menonaktifkan pelayanan aplikasi-aplikasi tersebut dari Play Store dan Apps Store di India.
"Kekhawatiran India tidak berlebihan, mereka valid. China tidak akan di atas menggunakan aplikasi ini untuk pengumpulan data skala besar," ujar kepala eksekutif Recorded Future, Christopher Ahlberg.
- Insiden antara India Vs China
Tak hanya itu, langkah penghapusan ini juga dilatarbelakangi peristiwa bentrokan yang terjadi di daerah perbatasan Himalaya, Lembah Galwan, awal bulan ini yang menewaskan 20 tentara India. Wilayah tersebut merupakan area sengeketa antara dua negara.
Sementara dilain pihak, China sendiri belum mengeluarkan pernyataan berapa saja kerugian yang dialami karena peristiwa ini.
- Daftar Aplikasi yang Diblokir oleh Pemerintah India
Selain Tiktok yang merupakan aplikasi yang sangat ini begitu populer saat ini, total terdapay 52 aplikasi yang dicantumkan Badan Intelijen India untuk diblokir.
Pelarangan aplikasi diantaranya Tiktok, UC Browser, WeChat, Bigo Live, serta platform e-commerce Club Factory dan Shein. Permainan daring seperti Mobile Legends dan Clash of Kings tak luput untuk masuk ke dalam daftar pemblokiran.
Permasalahan mengenai aplikasi besutan Cina ini tidak terjadi sekali saja. Sebelumnya pihak India mempermasalahkan keamanan aplikasi Zoom yang dapat membocorkan kerahasiaan negara. Banyak juga negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Taiwan, dan Jerman yang juga menganalis praktik pengumpulan data dari perusahaan pengembang China.
