Deal Baru Formula E, Tak Pakai Dana APBD

Kesepakatan terbaru terkait Formula E Jakarta hanya akan digelar selama 3 tahun berturut, dari rencana awal 5 tahun berturut-turut.

"Insyaallah kita selenggarakan bukan hanya satu tahun. Kita alhamdulillah dapat kesempatan menjadi tuan rumah lima tahun berturut-turut," ucap Anies di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan dijadikannya Jakarta sebagai tuan rumah event bertaraf internasional seperti Formula E ini secara berturut-turut, DKI Jakarta akan mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi yang lebih.

Anies telah memastikan persiapan yang dikerjakan untuk Formula E nantinya  tidak hanya sekali saja. Dengan begitu diharapkan dengan event tahunan Formula E di Jakarta mampu menarik minat wisatawan yang berdampak pada peningkatan pergerakan ekonomi di Indonesia.

"Dengan diselenggarakan lima tahun berturut-turut, maka investasi yang kita lakukan tidak habis percuma karena digunakan satu kali," kata Anies.

Terkait pembiayaan Formula E, berdasar surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI yang dibuat pada 15 Agustus 2019 Anies diwajibkan untuk membayar selama lima tahun berturut dengan total 121 poundsterling yang setara dengan  Rp 2,3 triliun dengan kurs saat ini Rp 19.680.

Berikut rinciannya :

1. Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling atau setara Rp 393 miliar
2. Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling atau setara Rp 432 miliar
3. Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling atau setara Rp 476 miliar
4. Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling atau setara Rp 515 miliar
5. Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling atau setara Rp 574 miliar

Masih dalam surat Dispora tersebut, kewajiban Anies diingatkan membayar commitment fee selama lima tahun itu, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 92 ayat (6) disebutkan, jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan daerah berakhir.

"Kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian isi surat Dispora itu.

Apabila kewajiban bayar lima tahun berturut itu tidak dijalankan, bisa dianggap sebagai perbuatan wanprestasi dan bisa digugat.

"Dengan ditandatanganinya perikatan MoU, maka Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai yang diperjanjikan. Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat di arbitrase internasional di Singapura," tulis surat tersebut.

Jhonny Simanjuntak selaku Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta menjelaskan rincian biaya yang disetujui pada MoU yang telah dibuat dibuat antara JakPro dan pihak Formula E. Berikut rincian biaya yang sudah dibayarkan oleh pemprov DKI yang telah diterima Jhonny sesuai dengan hasil audit BPK DKI.

Pembayaran commitment fee Formula E :

1. Tanggal 23 Desember 2019 sebesar 10 juta poundsterling
2. Tanggal 30 Desember 2019 sebesar 10 juta poundsterling
3. Tanggal 26 Februari 2021 sebesar 11 juta poundsterling

Kesepakatan Formula E Jadi 3 Tahun

Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro dengan pihak Formula E memiliki kesepakatan baru dengan 12 poin terkait yang dijelaskan pada dokumen berjudul 'Katanya vs Faktanya Formula E'l yang dikirim tim Humas Pemprov DKI Jakarta. Poin baru tersebut salah satunya membahas pelaksanaan E yang sebelumnya akan dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut.

Menurut Pemprov DKI, Formula E Jakarta bakal digelar 3 tahun berturut-turut, bukan 5 tahun.
"Hasil kesepakatan baru Jakpro dengan FEO adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024," demikian keterangan tertulis Pemprov DKI Jakarta yang dilihat detikcom, Rabu (29/9/2021).

Keputusan tersebut diambil oleh Pemprov DKI setelah melakukan kajian ulang penyelenggaraan Formula E di tengah pandemi COVID-19. Pemprov DKI meyakini tiga tahun adalah waktu yang pas memaksimalkan dampak ekonomi dari gelaran Formula E.

"Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi," demikian pemaparan dari Pemprov DKI.

"Investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan. Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali," tulis Pemprov DKI.

DKI Klaim Tak Akan Pakai APBD

Pada dokumen yang sama Diskominfotik, Pemprov DKI juga mengatakan jika pada penyelenggaraan Formula E ke depannya tidak lagi menggunakan APBD. DKI menyebut anggaran Rp 560 miliar adalah anggaran yang sudah dikeluarkan untuk semua tahun penyelenggaraan, bukan satu tahun.

"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024. Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar, tidak dibayar oleh APBD tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro. Dalam perjanjian kerja sama yang terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi," tulis Pemprov DKI.

Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI berharap kedepannya pembiayaan ajang Formula E bisa dibantu oleh sponsor hingga publik. Hal ini menanggapi rencana F-PDIP DPRD DKI yang hendak mencoret anggaran Formula E dalam APBD 2022 mendatang.

"Insyaallah tahun depan, harapan kita penggunaan Formula E pada tahun-tahun berikutnya itu dapat menggunakan anggaran dari publik dari masyarakat atau dari sponsor," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (28/9/2021) malam.

Baca Juga : Formula E Digelar di Jakarta? Ini Keuntungan Ekonomi yang bisa Didapat

Baca Juga : Tips Chicken Winner Main PUBG Mobile Ala Pro Player, Persiapan Super Esports Series 2021