Gugatan RCTI Sebatas Upaya Persaingan Usaha Belaka?

Lifepod.id - Dua stasiun televisi, RCTI dan iNews mengajukan gugatan ke MK soal uji materi UU.

Gugatan RCTI Sebatas Upaya Persaingan Usaha Belaka?
Image by 3dwarehouse.sketchup.com

 

Gugatan ini dilayangkan karena RCTI dan iNews menilai adanya perbedaan perlakuan dalam UU Penyiaran antara platform seperti Netflix, Youtube dengan media penyiaran konvensional televisi.

Gugatan yang dilayangkan kedua media penyiaran televisi ternama di Indonesia itu berisi permintaan agar penyelenggaraan siaran yang menggunakan internet seperti Youtube dan Netflix juga ikut tunduk pada UU Penyiaran.

RCTI dan iNews mengajukan uji materi Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran karena mereka menganggap UU tersebut masih ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Bunyi pasal 1 ayat 2 tersebut menjelaskan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
 
Mengkonfirmasi hal ini Kominfo mengatakan jika nantinya d=gugatan permohonan uji UU Penyiaran dikabulkan maka masyarakat tidak bisa lagi menggunakan fitur siaran dalam platform media sosialnya tanpa izin lembaga terkait karena akan menjadi tindakan ilegal.

Baca Selengkapnya : 

Damar Juniarto selaku Direktur SAFEnet mengatakan jika gugatan yang dilayangkan RCTI dan iNews tidak hanya soal  kemampuan teknologi internet untuk melakukan live streaming yang berkaitan dengan pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran namun di belakang hal tersebut tidak lebih dari upaya persaingan usaha. 

"Gugatan ini mencerminkan ketika kepentingan usaha para kapitalis industri penyiaran terganggu, mereka berupaya mengubah hukum dengan dalih untuk pengaturan penyiaran yang lebih baik, bukan atas dasar pengaturan hukum yang lebih baik, setara bagi semua pihak, dan berkeadilan," ujar Damar, Jumat (28/8).

Lebih dalam Damar mengatakan seharusnya penggugat lebih bisa memikirkan strategi sendiri untuk tetap bertahan di tengah perkembangan digital. Misalnya lewat perbaikan konten acara di televisi yang disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. 

"Jangan kemudian menyalahkan digitalnya atau memakai dalih soal banyaknya konten 'buruk' di internet, seolah-olah di televisi kontennya sudah bagus," ujarnya.
Pengamat Media sosial Eddy Yansen menyatakan upaya perluasan definisi penyiaran dengan digital live akan mengancam demokrasi informasi karena siaran langsung tidak berada langsung diakses publik namun berada dalam platform penyedianya.

"Perlu dipahami informasi live berbentuk video audio ini berada tidak langsung pada akses publik, melainkan berada di dalam sebuah aplikasi atau kanal tertentu, misalnya Youtube, Facebook, dan lain-lain," ujar Eddy.

Menurut Eddy filtrasi konten adalah tanggung jawab perusahaannya.Seperti Facebook atau Youtube yang tentunya memiliki kebijakan internal dalam yang mengatur mana siaran yang bisa tayang atau tidak bisa. 

"Misalnya pornografi yang di live kan di FB live otomatis akan keblokir. Dan contoh-contoh lainnya," ujarnya.

Eddy meminta agar semua pihak lebih kritis terhadap kebijakan perusahaannya.agar sesuai dengan norma dan kebutuhan bangsa Indonesia.