Jakarta Diprediksi Tenggelam pada 2050, Melarang Penggunaan Air Tanah adalah Solusi ?

Disebutkan dalam jurnal Nature Communications edisi 29 Oktober 2019, selain Jakarta, Indonesia, ada tujuh negara di Asia yang terancam tenggelam, yakni China, India, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Jepang.

Para ilmuwan memprediksi, sekitar 300 juta orang Asia akan merasakan banjir tahunan beberapa dekade ke depan.

Proses naiknya permukaan air laut ada dua, yakni karena pencairan es di Antartika dan pemuaian air itu sendiri.

Namun lebih jauh lagi, peneliti iklim dan laut dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Intan Suci Nurhati mengatakan, potensi tenggelamnya Jakarta juga disebabkan oleh perilaku masyarakat lokal. Salah satunya, perilaku masyarakat, seperti penyedotan air tanah menggunakan sumur bor.
Intan, yang juga anggota panel Ilmuwan Intergovernmental Panel on Climate Change PBB menjelaskan, di Jakarta, penurunan tanah akibat perilaku masyarakat berperan lebih ketimbang perubahan iklim itu sendiri. Karenanya, selain mendalami dampak perubahan iklim, otoritas juga harus mencari solusi paten menghentikan penyedotan air tanah.

Dua hal itu, kata Intan akan sangat memengaruhi solusi apa yang harus diambil. "Kalau kita bicara kota seperti Jakarta, jika kita mau menyelamatkan kota ini dari kenaikan permukaan laut dan kita tidak hati-hati melihat mana sih faktor yang lebih dominan, takutnya fokus kita enggak benar."

"Misalnya kalau di Jakarta menekan penggunaan air tanah, itu efeknya akan sangat membantu (mengurangi dampak kenaikan air laut yang lebih besar). Nah itu salah satu cara yang bisa kita lakukan secara lokal," tutur Intan.

Menurut Intan, dengan mengetahui penyebab utama suatu masalah dan bisa dilakukan secara lokal, hal ini akan jauh lebih efektif.

Pemerintah akan menghentikan penggunaan air tanah di wilayah DKI jakarta dan sekitarnya. Hal ini merupakan upaya menjaga kualitas tanah Jakarta sekaligus menahan agar Ibu Kota tak segera tenggelam. Lantas jika kita tak pakai air tanah, darimana kita dapat air bersih ?

Langkah pemerintah pusat

Pemprov DKI Jakarta menyebut larangan penggunaan air tanah tak pantas diberlakukan. Alasannya, "Coverage pengadaan air pipa kita baru 64 persen, itu kan tidak pantaslah kalau kita melarang air tanah," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada dalam rapat kerja bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa, 5 Oktober.

Yusmada juga menjelaskan hingga hari ini warga Jakarta masih sangat bergantung pada air tanah sebagai sumber air baku, selain Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Pemprov DKI, kata Yusmada punya mekanisme lain untuk membatasi penyedotan air tanah, yakni pajak tanah.

Mekanisme itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. "Itu dalam kerangka kita mengontrol air tanah, terutama air tanah dalam yang komersial," kata Yusmada.

Selain pajak, Pemprov DKI juga sedang menggodok regulasi untuk mengatur zona bebas air tanah. Zonasi itu nanti ditetapkan di lokasi-lokasi yang telah terjangkau jaringan air perpipaan. "Area-area yang sudah dilayani perpipaan sudah cukup wajib kita melakukan pelarangan air tanah. Zona bebas air tanah sedang disiapkan peraturan gubernurnya," Yusmada.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan pemerintah pusat sedang membangun dua proyek sistem penyedia air minum (SPAM) regional, yakni Jatiluhur 1 dan Karian Serpong.

Dua proyek itu ditargetkan selesai pada 2024, Proyek ini penting agar penggunaan air tanah oleh masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya bisa dihentikan. Pembangunan dua SPAM itu, dijelaskan Diana menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

SPAM akan memenuhi kebutuhan air bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi dan Karawang. Sumber airnya akan diambil dari Bendungan Jatiluhur untuk SPAM regional Jatiluhur 1. Lalu, sumber air SPAM Karian Serpong akan berasal dari Bendungan Karian.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek KPBU SPAM Karian Serpong akan mencegah penurunan permukaan tanah di wilayah Jakarta. Jika kebutuhan air dari wilayah barat Jakarta sudah terpenuhi, maka pemerintah bisa melarang penggunaan air tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Menurut kamu, langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah bijak kah?
Untuk memecahkan sebuah masalah tentunya diperlukan strategi yang jelas dan tepat. 

DARE TO BE THE NEXT SUPERPRENEUR

Buat kamu yang ingin menguji keterampilan problem solving sekaligus unjuk kemampuanmu dalam mengembangkan bisnis, join the next SUPERPRENEUR dan raih hadiah total ratusan juta rupiah dan kesempatan menjadi The Next Superpreneur! So, siap dengan tantangannya? Daftar sekarang juga!

Klik untuk Registrasi, Pendaftaran dibuka 3 Agustus - 9 Oktober 2021! #DARETOBETHENEXTSUPERPRENEUR

The Prize!
Hadiah untuk SUPERPRENEURS Pilihan:
Terbaik 1: Uang tunai senilai IDR 25,000,000 dan Superadventure Flazz Card dengan saldo IDR 1,000,000
Terbaik 2: Uang tunai senilai IDR 20,000,000 dan Superadventure Flazz Card dengan saldo IDR 1,000,000
Terbaik 3: Uang tunai senilai IDR 15,000,000 dan Superadventure Flazz Card dengan saldo IDR 1,000,000
Terbaik 4-10: Uang tunai senilai IDR 10,000,000 dan Superadventure Flazz Card dengan saldo IDR 1,000,000

*Satu (1) orang pemenang terbaik akan dipilih untuk berkolaborasi dengan SuperStore dan mendapatkan hadiah tambahan uang tunai IDR 10,000,000.
*Seluruh pajak hadiah ditanggung oleh Pemenang.

Hadiah untuk lucky voters:
20 lucky voters berhak mendapatkan Superadventure Flazz Card dengan saldo IDR 500,000
20 lucky voters berhak mendapatkan voucher belanja di Superstore senilai IDR 500,000

Baca Juga : Kok Bisa Teluk Jakarta Tercemar Paracetamol? Begini Penjelasannya

Baca Juga : Deal Baru Formula E, Tak Pakai Dana APBD