Jawaban Wakil Ketua DPR RI Atas Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja 16 Juli 2020

<b>Lifepod.id</b> - Sebagai respon penolakan atas <i>omnibus law</i> RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas pemerintah dan DPR, kemarin sekitar lima ribu orang terdiri dari mahasiswa, masyarakat sipil, buruh hingga petani lakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR hingga malam sekitar 19.30 WIB.

Jul 17, 2020 - 10:33

Jawaban Wakil Ketua DPR RI Atas Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja 16 Juli 2020

Image by rmolaceh.id

"Pada prinsipnya kami menolak omnibus law secara keseluruhan, tidak hanya kluster ketenagakerjaan. Karena menurut pandangan kami, posisi omnibus law tidak jauh lebih baik dari Undang-undang Ketenagakerjaan," tegas Gallyta Nur Bawoel, salah satu perwakilan buruh(16/07).

Gallyta percaya tekanan kuat dari masyarakat akan menjadikan pemerintah dan DPR akan membatalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Pada aksi unjuk rasa kemarin para buruh juga memberikan kertas posisi atau kajian mengenai tentang omnibus law RUU Cipta Kerja dari berbagai bidang, seperti ketenagakerjaan, perempuan, demokrasi, petani hingga persoalan agraria.

BEM UI : RUU Cipta Kerja Dianggap Tak Berpihak pada Publik

Menurut hasil kajian dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan lembaganya RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam lingkungan hidup dan tidak berpihak ke mahasiswa. Selain itu dalam pembahasannya RUU Cipta Kerja juga tidak melibatkan masyarakat serta tidak berpihak kepada publik.

"Sektor-sektor yang ada dalam RUU Cipta Kerja ada 11 sektor yang diubah untuk kemudahan berinvestasi. Salah satunya adalah sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi," kata Fajar Adi Nugroho, selaku Ketua BEM UI.

Aksi unjuk rasa ini juga diikuti oleh sejumlah BEM dari beberapa kampus di Jabodetabek seperti Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pakuan Bogor dan Universitas Nasional Jakarta, tambah Fajar.

Wakil DPR: RUU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila Akan Dibahas Lebih Lanjut

Setelah aksi berlangsung selama dua jam sekitar dua puluh perwakilan buruh akhirnya diberi kesempatan untuk menemui sejumlah perwakilan DPR. Hasilnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari masyarakat dan rencananya akan menggelar pertemuan lanjutan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Tadi saya sudah sampaikan, malam ini saya pimpinan DPR tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ini kan ada mekanisme-mekanisme, tadi saya sampaikan. Alhamdulillah mereka mengerti dan sudah ada kesepakatan, kita akan sering komunikasi supaya sumbatan-sumbatan lancar," ucap Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI.

Dasco sebelumnya juga memastikan dalam Rapat Paripurna agar tidak ada pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang ditolak oleh pihak-pihak terkait.