Jokowi: Jangan Pernah Memanfaatkan Hukum untuk Menakut-nakuti Eksekutif, Pengusaha, dan Masyarakat
<b>Lifepod.id</b> - Presiden Jokowi meminta kepada KPK dan penegak hukum lainnya agar tidak memanfaatkan regulasi yang belum sinkron untuk menakut-nakuti pihak lain.
Tata Anmabi 
"Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas. Ini sudah sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat," tegas Jokowi secara virtual dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu, 26 Agustus.
Jokowi berpendapat penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras pihak lain ini akan berbahaya dan berdampak pada agenda pembangunan nasional. Karena pihak-pihak yang tadinya bekerja dengan cepat akan melamban karenanya.
"Bahkan tidak bergerak karena ada ketakutan-ketakutan itu," ungkapnya.
"Saya peringatkan, aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semua, musuh negara. Saya tidak akan menoleransi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran ini," imbuh Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini pemerintah memahami regulasi nasional yang memang perlu dibenahi. Ini karena banyak regulasi-regulasi yang tumpang tindih, tidak jelas, dan tidak memberikan kepastian hukum.
Baca Selengkapnya:
Hal ini menjadikan banyak pejabat yang tidak berani melakukan inovasi dan mengeksekusi kebijakannya. Untuk itu Jokowi mengambil langkah untuk segera menerbitkan Omnibus Law.
"Satu undang-undang yang men-sinkronisasikan puluhan UU secara serempak. Sehingga antar undang-undang bisa selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi, serta accountable serta bebas korupsi," tegasnya.
Jokowi kemudian mengatakan jika ia dan pihaknya akan segera melakukan reformasi birokrasi karena banyaknya organisasi birokrasi, divisi, dan eselon yang harus disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat.
"Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil, dan sulit pengawasannya serta anggaran akan habis hanya untuk rutinitas saja," pungkasnya.
