Pemerintah: Masyarakat Perlu Terlibat Dalam Pengawasan Penyaluran Bansos

<b> Lifepod.id </b> - Pasca perpanjangan PPKM, pemerintah mengumumkan penambahan jumlah dan jangkauan bansos untuk meringankan beban pengeluaran rakyat, sekaligus sebagai stimulus perekonomian.Pemerintah memastikan penguatan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Pemerintah: Masyarakat Perlu Terlibat Dalam Pengawasan Penyaluran Bansos

 

Masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Pemerintah pun meminta masyarakat tak ragu untuk melaporkan jika ada penyelewengan penyaluran bansos.

Menteri Komunikasi dan Informasinya RI Johnny G. Plate mengatakan, kendati pemerintah melakukan upaya meminimalisasi penyimpangan, partisipasi aktif publik dalam pengawasan proses distribusi.

“Apabila menemukan indikasi kecurangan, masyarakat dapat melapor kepada aparat penegak hukum seperti polisi setempat, atau melalui website dan email Kementerian Sosial,” ujar Plate.

Pemerintah juga tengah menggeber berbagai langkah sinkronisasi data dan peningkatan akurasi, salah satunya, dengan meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala untuk meminimalisir resiko penyelewengan. Berbagai inovasi terkait mekanisme penyaluran di lapangan juga tengah dilakukan, misalnya penyaluran langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Bank Himbara.

“Kendati pemerintah terus menggalang upaya meminimalisir penyimpangan, kita tetap memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk bantu mengawasi distribusinya di lapangan,” lanjut Plate.

Sementara itu, Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengungkap, lembaganya meminta segenap pihak untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi demi keuntungan pribadi atau membuat kebijakan merugikan masyarakat.

KPK akan meneruskan keluhan yang diterima melalui platform tersebut kepada kementerian atau pemda terkait dan mengawal tindak lanjut penanganan keluhan yang disampaikan masyarakat.

Selain itu pelibatan petugas RT/RW, desa/kelurahan juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan karena unsur personel tersebut yang menjadi ujung tombak, berhadapan langsung dengan masyarakat, dan memahami situasi di lapangan.
 

Baca Juga: Jokowi Siapkan Bansos Rp1,2 Juta ke Pelaku UMKM