RI Terancam Resesi, Jokowi: Masih Ada Waktu 1 Bulan
<b>Lifepod.id</b> - Presiden Jokowi kembali angkat bicara terkait ancaman resesi di Indonesia dalam rapat terbatasnya dengan para menteri dan gubernur seluruh indonesia.
Tata Anmabi 
"Berkaitan dengan pemulihan ekonomi, kita tahu kuartal I-2020 kita masih tumbuh 2,97%, negara lain sudah minus," ujarnya dilansir dari siaran langsung akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (1/9/2020).
Jokowi melanjutkan jika pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2020 terkontraksi -5,32%. Jika kuartal III-2020 ekonomi RI kembali minus, maka menurut Jokowi RI akan berstatus resesi.
"Di kuartal II-2020 kita sudah pada posisi -5,32%, untuk itu, untuk kuartal III-2020 yang kita masih punya waktu 1 bulan. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk ke resesi," tambahnya.
Jokowi mengatakan masih ada waktu 1 bulan sebelum kuartal III-2020 berakhir. Maka dari itu, Jokowi meminta kepada para gubernur untuk mempercepat realisasi belanja APBD. Baik berupa barang, jasa, belanja modal atau belanja bantuan sosial.
"Belanja barang, modal, belanja bansos betul-betul disegerakan, sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," ujarnya.
Baca juga: Setelah Singapura, Korea Selatan Masuk Jurang Resesi
Sayangnya penyerapan belanja APBD nasional masih terbilang rendah. Jokowi menjelaskan bahwa data per 27 Agustus 2020 yang menunjukkan rata-rata nasional untuk belanja APBD masih 44% dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8%.
"Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat. Belanja barang dan jasa realisasi berapa, modal berapa, bansos berapa," terangnya.
"Dilihat Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumut baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen, Sumbar sudah berada di atas 50%, 52%. Saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati," tambah Jokowi.
Meskipun begitu Jokowi mengapresiasi beberapa kinerja dari provinsi yang serapan belanja APBD-nya sudah cukup tinggi. Salah satunya DKI Jakarta.
"DKI Jakarta barang dan jasa sudah tinggi 70%, belanja modal juga 90%, yang lain yang masih di angka-angka 10-15%, apalagi bansos masih 0%, itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini. Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti semua provinsi kabupaten kota kelihatan angka-angkanya. Tolong diperhatikan sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal belanja bansos segera terealisasi," tutupnya.
Baca Juga: Muncul ke Publik, CEO Jouska Klaim Tidak Pernah Kelola Saham Klien Baca Juga: Benarkah UU Penyiaran Justru Lindungi Pelaku Industri Kreatif?
