Terus Merugi, DPR Berupaya Selamatkan Garuda Indonesia

Dalam rapat kerja antara direksi Garuda, termasuk Direktur Utama Irfan Setiaputra dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen di Senayan Jakarta pada Senin kemarin (21/6), topik penyelamatan Garuda menjadi perbincangan utama.

Wakil Ketua Komisi VI dsri Fraksi Partsi Nasional Demokrat Martin Manurung mendesak agar direksi Garuda segera mengambil langkah untuk menyelamatkan Garuda. Salah satunya dengan mempercepat renegoisasi dengan perusahaan penyewaan pesawat(lessor).

Martin menekankan jika selama ini biaya sewa pesawat Garuda memang dinilai sangat mahal maka  Komisi VI mendukung untuk dilakukan audit investigasi dan renegoisasi.

"Kalau Bapak perlu itu supaya Bapak juga memiliki posisi tawar yang kuat kepada pihak yang menyewakan, yah, penegakan hukum saja, Pak. Mereka juga takut berurusan sama hukum kalau memang benar ada ketidakwajaran biaya sewa pesawat, misalnya," kata Martin.

Mengenai pengurangan karyawan Garuda, Martin mengakui jika hal itu tidak dapat dihindarkan lagi.

Nada serupa jugaa disampaikan oleh Ketua Komisi VI Mohammad Haekal. dari fraksi Partai gerakan Indonesia Raya yang juga ikut membenarkan jika selama ini persoalan utama yang dihadapi Garuda adalah soal terdapat pada pihak yang menyewakan(lessor). Persoalan teeresebut juga dialami oleh semua maskapai yang ada di seluruh dunia di tengah lesunya industri penerbangan karena dampak dari pandemi COVID-19 sejak Maret tahun lalu.  

"Kalau perlu Bapak minta audit dengan tujuan tertentulah buat membantu negosiasi dengan lessor. Kalau BPK menyatakan bahwa memang ada kerugian negara di situ, ya kita bawa itu (audit investigasi) buat modal kita di pengadilan di luar negeri," kata Haekal.

Sependapat dengan Martin Manurung, Haekal juga sepakat soal menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) namun bukan untuk mensubsidi korupsinya orang lain atu korupsi rente.

Baca juga: Gawat, Indonesia Menuju Puncak Gelombang Kedua Corona

Direktur Utama Garuda Akui Sewa Pesawat Terlalu Mahal

Irfan Setiaputra mengakui jika memang biaya sewa pesawat memang terlalu mahal padahal biaya sewa pesawat oleh Garuda turun dari US$ 76 juta perbulan menjadi US$ 56 juta perbulan.

"Semua kemahalan Pak, semua kemahalan. Itulah yang kita negosiasi tahun lalu. Sudah turun (rata-rata) 30 persen (biaya sewanya). Ini yang kita mau renegosiasi lagi karena ada dua hal yang mesti kita renegosiasi. Pertama ada kewajiban yang belum kita bayar selama ini total US$ 700 juta ke semua lessor sama yang ke depan," ujar Irfan.

142 pesawat yang disewa Garuda, tinggal 41 pesawat yang masih dipakai dan disewa dari 15 lessor. Sisanya sebanyak 101 pesawat yang disewa dari 16  lessor tidak digunakan.

Sejauh ini Garuda telah mengembalikan 20 pesawat yang tidak dipakai kepada lessor, dan sedang berunding dengan lessor lainnya untuk kemudian mengembalikan tujuh pesawat.

Opsi Penyelamatan

1. Pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas, namun hal ini berpotensi akan membuat Garuda meninggalkan utang warisan makin besar.

2. Penggunakan legal bankcruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, seperti utang, sewa pesawat, dan kontrak kerja. Opsi ini masih mempertimbangkan Undang-undang Kepailitan.

3. Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi dan di saat bersamaan, mulai mendirikan maskapai baru untuk mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda. Bahkan diproyeksikan untuk menjadi maskapai nasional di pasar domestik.

4. Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendrong sektor swasta untuk meningkatkan layanan transportasi udara.

Dari empat opsi diatas, Irfan mengatakan direksi Garuda cenderung memilih pada opsi kedua dan ketiga

"Pilihan yang memang kita ambil lebih pada opsi kedua dan ketiga. Opsi kedua dan ketiga itu adalah restrukturisasi karena utang ini nggak mungkin kalau mesti ditanggung pemerintah semua. Saya sepakat dengan pimpinan, utang ini adalah utang masa lalu juga," kata Irfan.

Dampak Kemunduran Garuda

Akibat limbungnya maskapai ini 1099 karyawan akan dipensiunkan dini yang dimulai pada akhir bulan ini dan rampung pada akhir tahun. Untuk opsi lain yang dipertimbangkan yaitu cuti di luar tanggungan bagi karyawan baru melahirkan atau akan melahirkan atau bagi mereka yang memiliki keinginan mendesak seperti kuliah lagi.

Memberhentikan Rute Mahal

Rute-rute yang distop mulai Juli mendatang antara lain Melbourne, Perth, Osaka. Sedangkan untuk penerbangan ke Sydney tidak dihentikan untuk mempertahankan konektivitas namuan akan dilakukan sepekan sekali.

Sedangkan untuk rute ke Amsterdam, Kuala Lumpur dan Seoul masih dalam kajian.

Baca juga; Agustus, RI Akan Terima Vaksin Pfizer