PPKM di Jawa-Bali Dianggap Masih Tak Efektif Atasi COVID-19

Lifepod.id - Meskipun telah diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, tindakan ini ternyata masih belum maksimal untuk menekan kasus corona.

PPKM di Jawa-Bali Dianggap Masih Tak Efektif Atasi COVID-19
Img. Calon penumpang yang mengantri pemeriksaan hasil antigen atau tes usab di Bandara |

 

PPKM Jawa-Bali periode pertama dilangsungkan sejak 11 Januari hingga 25 Januari, kemudian diteruskan lagi dari 26 Januari hingga 8 Februari mendatang.

Jokowi sendiri menyampaikan kasus COVID-19 di beberapa provinsi justru melonjak saat PPKM berlangsung. Mobilitas masyarakat juga masih tinggi sehingga PPKM dianggap kurang efektif.

“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” ujar Jokowi dalam video YouTube resmi Sekretariat Presiden, Minggu (31/01).

Faktanya di lapangan PPKM justru tak berjalan dengan sesuai untuk mengerem laju penularan COVID-19. Alhasil angka kasus positif di beberapa daerah tetap melonjak.

“Esensi dari PPKM ini, kan, membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Pada pelaksanaan PPKM gelombang kedua pemerintah justru melonggarkan beberapa aturan, seperti memperpanjang izin pusat perbelanjaan dan restoran untuk beroperasi hingga 20.00 WIB dari sebelumnya     19.00 WIB.

Jokowi juga menyinggung bila PPKM yang berlangsung di sejumlah kota pulau Jawa dan Bali menyebabkan penurunan pada sektor ekonomi.

“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal COVID-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula,” ucap Jokowi.

Kemudian, Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk berpartisipasi memberi contoh ke masyarakat.

“Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa, dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi.” jelas Jokowi.

Kedepannya Jokowi juga mengharapkan agar pakar dan epidemiolog untuk bisa terlihat mengatur desain kebijakan yang lebih baik agar sistem pembatasan bisa komprehensif.

 

Baca juga: PSBB Ketat di DKI Jakarta Kembali Berlaku, Begini Aturan Lengkapnya!


PPKM harusnya berlangsung mulai Mei 2020

Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menyebut jika sistem pembatasan yang baru dilaksanakan mulai 11 Januari terhitung sudah terlambat.

Kasus COVID-19 di Indonesia sudah membengkak, namun pemerintah baru mengambil tindakan tegas untuk pembatasan.

“Kebijakan PPKM ini memang sejak awal tidak tepat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini sebetulnya kalau mau dilakukan, ya, di awal Mei 2020 lalu,” ujar Dicky Budiman, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (01/02).

Agar hasil bisa lebih efektif, pemerintah seharusnya menerapkan pembatasan dari skala mikro lebih dulu sejak awal kasus COVID-19 merebak di Indonesia.

“Jadi lebih tepatnya bentuk PSBB dalam skala mikro atau skala komunitas yang kecil karena pada saat itu permasalahannya belum sebesar saat ini,” ujarnya.

“Kalau itu(PPKM) dilakukan pada saat ini, tidak sebanding dengan permasalahan yang kita hadapi.” imbuh Dicky Budiman kemudian.
 

Baca juga: Catat! Hal yang Perlu Diketahui terkait PSBB Jawa Bali 11-25 Januari 2021