Alasan Jokowi Sebut Myanmar Tak Hargai Kekeluargaan ASEAN

Pernyataan ini diutarakan Jokowi setelah mayoritas negara di ASEAN,menganggap junta militer Myanmar tak serius dalam memenuhi lima poin konsensus yang disepakati asosiasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) April lalu.

Sebagai respon, ASEAN memutuskan untuk mengundang perwakilan junta militer Myanmar dalam KTT hari ini (26/10).

Pernyataan itu diutarakan Jokowi setelah mayoritas negara ASEAN, termasuk Indonesia, menganggap junta militer Myanmar tak serius memenuhi lima poin konsensus yang disepakati asosiasi itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) April lalu.

"Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar," ucap Jokowi dalam KTT tersebut, Selasa (26/10).

Ketua ASEAN saat ini, Brunei, memutuskan untuk tak mengundang Min Aung Hlaing dalam KTT kemarin (26/10) karena sebagian anggota menentang kehadirannya.

Para anggota menganggap Min Aung Hlaing tak layak diundang seab tak menunjukkan komitmen menjalankan lima konsensus yang disepakati dalam KTT sebelumnya di Jakarta.

"Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional," kata Jokowi menambahkan.

Poin-poin konsensus itu seperti :

1. Mencakup kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan
2. Dialog konstruktif untuk mencari solusi damai
3. ASEAN akan memfasilitasi mediasi Myanmar
4. ASEAN harus diberikan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui AHA Center. 
5. ASEAN akan mengirimkan utusan khususnya ke Myanmar

Sayangnya menurut mayoritas anggota ASEAN, Myanmar tidak menunjukkan progres pemenuhan kelima poin konsensus itu. Junta Myanmar dilaporkan enggan mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.

Yusof sendiri adalah Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam yang dipilih menjadi utusan ASEAN pada Agustus lalu dengan tugas untuk membantu menyelesaikan masalah Myanmar.
Namun pada prakteknya Yusof dikabarkan hanya diizinkan untuk bertemu dengan mantan Wakil Presiden Henry Van Thio dan mantan Ketua Majelis Rendah T. Khun Myat.

Meski begitu, ASEAN masih memberikan kesempatan bagi Myanmar untuk menunjuk wakil non-politik untuk menghadiri KTT ASEAN kemarin. Informasi itu ditegaskan oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam press briefingnya pada Selasa (26/10).

"Myanmar telah diundang pada level non-politik. Namun, sampai pelaksanaan KTT, Myanmar tidak menyampaikan wakil pada level non-politik. Screen untuk Myanmar tetap disiapkan. Myanmar adalah anggota ASEAN," tutur Retno.

Akibatnya Junta militer Myanmar pun menjadi tidak suka dengan keputusan yang diambil ASEAN.
Menurut junta militer, keputusan asosiasi negara Asia Tenggara untuk tak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin Myanmar saat ini sama saja dengan meremehkan hak negara itu sebagai anggota ASEAN.

"Myanmar sebagai negara anggota ASEAN memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN mendatang dan KTT terkait, karena Piagam ASEAN menjamin kesetaraan semua anggota ASEAN, dan dengan demikian tingkat perwakilan yang sama di pertemuan ASEAN dengan sesama negara anggota," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar melalui pernyataan yang dirilis tak lama sebelum KTT ASEAN dimulai.

Baca Juga : Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000 dan Berlaku 3x24 Jam

Baca Juga : Hari Polio Sedunia: 2 Negara ini Optimis Berantas Polio