Website BSSN Diretas Hacker Brasil, Sebut Serangan Balasan
<b>Lifepod.id</b> - Situs resmi Bada Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi korban peretasan dengan metode deface. Peretasan yang menimpa BSSN pada Rabu (20/10) disebut menggunakan metode deface yang mengubah tampilan muka dari lama website www.pusmanas.bssn.go.id.
Yunita Dwi 
Tampilan laman pusmanas dideface oleh hacker yang menamai diri mereka theMx0nday dari Brasil. Mereka menyebut ini merupakan serangan balasan terhadap hacker Indonesia.
Selain itu, peretasan ini juga diumumkan lewat akun @son1x777 di Twitter. Pada cuitanya yang diunggah Rabu (20/20)
NSA da indonesia pwnetada fds KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/GOWNh8MCMY
— son1x (@son1x777) October 20, 2021
"Sonix sempat disini. Deface ini dilakukan untuk merespons peretasan dari Indonesia terhadap situs Brasil. Lihat betapa mudah mengacaukan negara kacau Anda," tulis si peretas lagi.
Berdasarkan penelusuran, @son1x777 mengatakan dirinya salah satu member dari grup hacker theMx0nday. Namun ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait situs milik Pemerintah Brasil yang telah diretas oleh hacker Indonesia.
Terhitung enam hari terakhir ini, situs BSSN tidak bisa diakses dan sudah tidak menunjukkan tampilan layar yang telah mendapat deface dari peretas.
Apa itu deface?
Deface sendiri merupakan peretasan ke sebuah website dan mengubah tampilannya. Perubahan tampilan tersebut bisa meliputi seluruh halaman atau di bagian tertentu saja, mulai dari font website diganti,muncul iklan mengganggu, hingga perubahan konten halaman secara keseluruhan.
Menurut pakar keamanan siber sekaligus chairman dari lembaga riset Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, melihat sistem keamanan yang sudah baik di BSSN, sepertinya ada pelanggaran SOP terhadap link pada www.bssn.go.id, karena mungkin tidak melewati proses Penetration Test terlebih dahulu ketika akan dipublish.
Menurut Pratama, perlu dilakukan digital forensik dan audit keamanan informasi secara keseluruhan. Dia menyayangkan kasus peretasan ini karena BSSN seharusnya merupakan institusi paling aman keamanan sibernya.
Selain perkara teknis mengamankan situs web, Pratama juga menekankan perlunya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan segera sebagian solusi mencegah peretasan semacam ini terulang kembali.
Menurutnya, dengan pengesahan UU PDP, akan ada paksaan atau amanat untuk memaksa semua lembaga negara melakukan perbaikan infrastruktur IT, SDM bahkan adopsi regulasi yang pro pengamanan siber. Tanpa UU PDP, maka kejadian peretasan seperti situs pemerintah akan berulang kembali.
DPR Minta Evaluasi yang serius
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyayangkan peristiwa ini mengingat lembaga itulah yang bertugas menjalankan keamanan dan ketahanan siber (KKS) di Indonesia.
DPR meminta BSSN mengevaluasi secara serius kasus peretasan yang terjadi pada situs Pusat Malware Nasional milik BSSN. Evaluasi ini berkaitan dengan kecanggihan alat, serta kualitas bahan.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan bahwa pihaknya selalu mengingatkan pentingnya KKS ini. Audit terhadap KKS harus terus dilakukan secara berkala, khususnya di setiap instansi publik.
Selain itu perlu juga dilakukan update sistem KKS secara berkala mengikuti teknologi yang terus berkembang. Ini seharusnya bisa dilakukan BSSN.
